Teror Nasabah lewat "Debt Collector", Stanchart Dihukum Rp 1 Miliar

Kamis, 14 Agustus 2014 | 19:44 WIB

KONTAN/ BaihakiStandard Chartered Bank

Terkait

• Garuda dan Standard Chartered Rampungkan Pembelian B737-800 NG
• Nasabah Bangkrut, Bank Tetap Boleh Tagih Utang Kartu Kredit
• Biayai Infrastruktur RI, 14 Bank Asing Gelontorkan 250 Juta Dollar AS
• Ini Klarifikasi BNI soal Pemukulan Nasabah oleh "Debt Collector"
• 2015, Transaksi Kartu Kredit Harus Dilengkapi PIN Enam Digit

0

JAKARTA, KOMPAS.com - Standard Chartered Bank (Stanchart) harus gigit jari. Gara-gara menggunakan jasa debt collector guna menagih utang salah satu nasabahnya, bank asal Inggris ini harus menerima hukuman membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar.

Kasus ini bermula terkait perseteruan Stanchart dengan salah satu nasabahnya Victoria Silvia Beltiny. Awalnya, 2005 Victoria yang tak lain nasabah kredit tanpa agunan (KTA) mendapatkan penawaran kenaikan batas pinjaman (top up) dari Stanchart.

Terhitung 25 Juli 2005, Victoria menerima persetujuan pinjaman Rp 20 juta dengan jangka waktu pembayaran 36 bulan, cicilan Rp 885.471 per bulan. Pada 4 Agustus, Victoria kembali melakukan top up dengan pinjaman awal Rp 41 juta dengan jangka waktu pembayaran 36 bulan, cicilan bulan Rp 1,8 juta per bulan.

Namun, mulai Mei 2009. Victoria mulai mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran cicilan macet. Nah, permasalahan pun mulai muncul setelah Stanchart menggunakan jasa debt collector dari PT Total Target Nissin pada September 2009.

Victoria mengklaim langkah Stanchart ini telah merugikan pihaknya. Lantaran Stanchart melalui debt collector telah melakukan intimidasi, penekanan, pengancaman, dan teror.

Sang debt collector juga menyebarkan ketidakmampuan Victoria membayar utang ke teman-teman kantor sehingga Victoria menjadi malu. Para penagih utang itu juga terus menerus mengirimkan SMS dan menelepon Victoria dengan mengeluakan kata-kata kasar dan mengirimkan faksimili ke kantor Victoria.

Tidak tahan dengan intimidasi dan teror tersebut, Victoria lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Victoria menyebut tindakan Stanchart menagih utang melalui debt collector merupakan perbuatan melawan hukum.

Victoria menuntut ganti rugi sebesar Rp 5 miliar. Gayung bersambut, PN Jaksel mengabulkan gugatannya meski sebagian yakni menghukum Stanchart dan Total Target membayar ganti rugi Rp 10 juta secara tanggung renteng.

Tak terima, Stanchart mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Apesnya, langkah Stanchart ini gagal dan justru PT DKI menambah hukuman Stanchart menjadi membayar ganti rugi Rp 500 juta.

Stanchart kembali mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Lagi-lagi, Victoria kembali menang. MA menolak kasasi Stanchart dan kembali menambah hukuman bagi Stanchart dan Total Target membayar ganti rugi Rp 1 miliar.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai tindakan Stanchart melakukan penagihan kredit adalah tindakan tidak profesional karena mengutamakan penggunaan pendekatan intimidasi dan premanisme daripada pendekatan yang lain. Putusan MA itu diketok oleh Hakim Agung Abdurrahman, Syamsul Ma'arif, dan Habbiburrahman pada 3 Oktober 2013 lalu. Putusan ini baru dipublikasikan dalam laman mahkamahagung.go.id pada 12 Agustus 2014 lalu.

Atas putusan ini, kuasa hukum Stanchart Panji Prasetyo belum bisa berkomentar banyak. "Kami belum mengetahui putusan kasasi ini, jadi belum bisa menanggapi," katanya kepada KONTAN, Kamis (14/8) (Yudho Winarto)

---

Editor	: Bambang Priyo Jatmiko
Sumber	: Kontan

PUSING KARTU KREDIT

penutupan kartu kredit/KTA

Apakah anda mulai stresss dengan hutang kartu kredit & KTA ???


Atau Kolektor yang selalu mengganggu anda saat anda bekerja, di rumah, dan di telepon ????

Kami disini akan membantu untuk menyelesaikannya.

Sebelum itu apa anda tau kalau Kartu Kredit & KTA ada ASURANSI ?

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat didug, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992

Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan: ini adalah sebuah kontraklegal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.

Contohnya, seorang pasangan membeli rumah seharga Rp. 100 juta. Mengetahui bahwa kehilangan rumah mereka akan membawa mereka kepada kehancuran finansial, mereka mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan rumah. Kebijakan tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan rumah mereka bila terjadi bencana. Perusahaan asuransi mengenai mereka premi sebesar Rp1 juta per tahun. Risiko kehilangan rumah telah disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan asuransi.

sumber dari wikipedia

Sekarang kita lanjut ke pokok masalah……………..

Kami dari LBH ( Lembaga Bantuan Hukum ) akan membantu proses penutupan Kartu Kredit/ KTA dengan jalur PEMUTIHAN dengan cara membebas bayarkan setiap bulannya ke bank. PEMUTIHAN sendiri dikatagorikan apabila anda sedah tidak mampu lagi membayar dengan jalur pelunasan karena memang ketidak adaan dana, atau usaha yang sedang bangkrut/down. di ajukanlah untuk pemutihan dengan penurunan asuransi, jadi kami akan memback up asuransi anda setotal nominal/ pinjaman atau hutang anda. 

Darimana Asuransi itu di dapat ? 

Kartu Kredit / KTA adalah pinjaman tanpa anggunan yang sudah terback up oleh asuransi secara otomatis, kartu otomatis terasuransi -yang di ambil dari payment-payment yang anda bayarkan setiap bulannya ke pihak bank dan diambil sedikit oleh pihak bank untuk PREMI ASURANSI. Karena dalam UU NRI " SIapa yang mengeluarkan uang  banyak maka harus di back up oleh asuransi, bila tidak di back up oleh asuransi maka bank-bank seluruh dunia akan bangkrut ".

Jumlah premi asuransi kredit biasanya disesuaikan dengan besarnya jumlah tagihan kartu kredit.
Asuransi kredit biasanya meng-cover sisa tagihan agar, pemegang kartu kredit terlindungi bila terkena musibah, atau terjadi sesuatu yang tidak di inginkan / failied dalam masalah keuangan dan tidak ditagih lagi.

PROSESNYA :
- Nantinya anda akan menandatangani dokumen” seperti Surat Kuasa, SPJK, Surat Pernyataan, Surat Permohonan, dll.
- Nantinya kami akan langsung mengurus ke pihak pertama yaitu Card Center, dan akan mendapatkan tanda bukti pemutihan dari Card Centernya langsung.
- Jangka waktu yang dibutuhkan untuk PEMUTIHAN kurang lebih 1bulan saat anda mendatangani dokumen” seperti di atas.

PERSYARATAN :
- Foto Copy KTP
- Kartu Kredit
- Biling Statement ( total tagihan anda untuk Kartu Kredit ) / Bukti pembayaran untuk KTA.
- Fee/biayanya : itu dilihat dari total tagihan anda, yaitu jika total tagihan anda dibawah 10jt itu dikenakan biaya sebesar Rp.3.000.000,- dan di atas 10jt biayanya adalah 30% dari tagihan anda.

Setelah anda membayar Fee 30% dan bekerja sama dengan kami, maka tidak ada biaya dikemudian harinya ( ke pihak bank ataupun ke pihak kami ).

Dan yang terpenting anda punya perlindungan hukum karena tanpa itu pihak bank dan kolektor berani akan mengambil barang-barang apapun secara itimidasi/ kekerasan, dan pihak kami  bisa melaporkan pihak bank/ kolektornya ke pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 335 KUHPidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pasal 368 KUHPidana tentang Kekerasan/ itimidasi serta bukan itu saja Pemegang kartu mendapatkan perlindungan dari UU Perlindungan Konsumen yaitu UU No.8 Tahun 1999 dan Peraturan BI mengenai Suku Bunga 9 % Pertahun.

Bila anda ingin mengetahui lebih lengkap lagi, silahkan hubungi saya :

Nama ; DANI NUGRAHA

No HP : 0856-2423-9521

              0812-2471-1738

Email :daninugrahatea@yahoo.co.id

Prinsip kerja kami ” kami akan menjaga kepercayaan anda dan akan memberikan kenyamanan serta keamanan kepada anda, karna mungkin dari menjaga kepercayaan dan kenyaman serta keamanan kepada anda, anda dapat merekomandasikan kepada saudara/ tetangga/ teman yang memiliki masalah seperti anda”.